PAJAK UNTUK TRANSAKSI PBJ PANDEMI COVID ( 2 OKTOBER 2020 )

 1.       BAGAIMANA MENGENAI PENGENAAN PAJAK UNTUK  PENGADAAN PANDEMI COVID

Sebelumnya ada PMK 28 / 2020 dan sekarang ada PMK 143 / 2020 tanggal 21 sept 2020

PMK 143 / 2020 ini, berlaku s.d 31 Desember 2020

 

2.       Apakah semua kontrak atau transaksi pengadaan PBJ di waktu pandemic covid dibebaskan dari PPN / PPh ?

Sesuai PMK 143 / 2020 ada batasan yang tidak dipungut/ditanggung negara mengenai PPN atau PPh yaitu yang berkaitan dengan dengan penanganan pandemic covid

Barang :

a.    obat-obatan; b.    vaksin c.    peralatan laboratorium d.    peralatan pendeteksi e.    peralatan pelindung diri f.     peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau g.    peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu h.    untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID   Jasa : a.    jasa konstruksi; b.    jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;         c.    jasa persewaan; dan/atau         d.    jasa pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)   3.    Bagaimana PPN  tidak dipungut / ditanggung negara ?  PPN dikenakan untuk transaksi di atas Rp 2 juta. Kalo barang / jasa untuk pandemic covid yang tidak dikenakan PPN Yaitu di Faktur pajak dituliskan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020".   4.    bagaimana PPh tidak dipungut / dibebaskan ?  PPh dikenakan untuk transaksi  atas Rp 2 juta. ( tidak termasuk PPN )  Penyedia akan memberikan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22   5.    Penyataan bebas PPN dan PPh dari Penyedia, bukan dari PPK ? Ya penyedia untuk PPN menulis di Faktur pajak dituliskan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020".   dan untuk PPh memiliki Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22

 

2.