kebijakan ANGGARAN COVID 2020

PERPU NO 1  tahun 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI coRoNA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19l) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Ada beberapa hal yang menarik di pasal 2 ayat 1 b sbb :
     b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

c. melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram ;

d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang /jasa;

e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:

1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);

2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;

3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;

4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau

5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, danf atau investor ritel;

g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;

h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;

i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau

k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Di Penjelasan

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasauntuk melakukan tindakan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia tersebut, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Pasal 27

(1)  Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2)  Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)  Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

NOMOR 54 TAHUN 2O2O 

TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat  diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:

a. kesehatan;

b. jaring pengaman sosial; dan

c. pemulihan perekonomian.

(2) Anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk jaring pengarrran sosial di desa berrpa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (coviD- 19).

SKB Menteri Keuangan 177 /2020 dan Menteri dalam negeri no 119/ 2020 
tanggal 9 April 2020

Antara lain

Rasionalisasi belanja barang s.d 50%

Rasionalisasi belanja modal s.d 50%

Hasil penyesuaian  digunakan untuk

a.     Belanja kesehatan dan untuk terkait corona

b.     jaring pengaman sosial, bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu

c.     dampak ekonomi  untuk ukm dan koperasi

Proyek padat karya

Pertemuan pertemuan dilakukan dengan teknologi informasi

Pemda diminta menyampaikan segera mengenai penyesuaian APBD